Jakarta (KABARIN) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Terbaik Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan skor 3,6762 dan masuk dalam kategori kinerja tinggi.
“Ini hasil kerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DKI Jakarta, sehingga kami dapat mempertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan bisa terus dijaga pada tahun-tahun berikutnya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat menerima penghargaan pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin.
Rano menilai capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov DKI untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta efektivitas program pembangunan.
“Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus menjaga kinerja pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berdampak langsung bagi warga, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa otonomi daerah bukan hanya soal pembagian kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk menghadirkan layanan publik yang nyata dan berkualitas.
“Otonomi daerah harus diiringi ikhtiar berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia. Bukan hanya kepala daerah yang andal, tetapi juga jajaran OPD hingga tingkat kecamatan dan desa,” kata dia.
Dalam kesempatan terpisah, Pemprov DKI Jakarta juga menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Upacara dipimpin Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Tema Hari Otonomi Daerah 2026, ‘Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita’, mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal, dengan tetap bersinergi dengan pemerintah pusat,” katanya.
Uus menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan pemerintah pusat, sekaligus berperan aktif dalam perumusan kebijakan sesuai potensi dan kebutuhan daerah.
Ia juga berharap semangat otonomi daerah dapat mendorong pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026